INDOSIBER.ID – Aris Romdoni, Ketua PK Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Sukarame menyatakan keprihatinannya atas dugaan penjualan aset tanah desa di Sukakarsa yang mencuat baru-baru ini.
Dalam upaya mencari klarifikasi, Aris mengaku mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukakarsa.
“Kami telah berupaya meminta penjelasan terkait isu penjualan aset desa, namun respons dari BPD Desa Sukakarsa terkesan tertutup dan tidak kooperatif,” ujar Ketua PK KNPI Kecamatan Sukarame.
Lebih lanjut Aris mengatakan bahwa, sebagai lembaga yang mewakili aspirasi pemuda dan masyarakat di tingkat kecamatan, dirinya menilai penting adanya transparansi dalam pengelolaan aset desa. Ujarnya. Sabtu, (07/06/2025).
Ketua PK KNPI menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat dan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian Ketua PK KNPI mendesak BPD Desa Sukakarsa dan pemerintah Desa Sukakarsa segera mengadakan forum tabayun terbuka untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya kepada warga.
Ketika tim menghubungi Ketua PK KNPI Kecamatan Sukarame melalui sambungan telepon WhatsApp, ia membenarkan bahwa pihaknya telah mencoba meminta penjelasan kepada BPD Desa Sukakarsa, namun belum mendapat respons yang memuaskan. Ketua PK KNPI juga menyampaikan bahwa organisasi pemuda tersebut hanya ingin mencari kejelasan demi kepentingan warga Desa Sukakarsa.
“Kami berharap adanya itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara transparan dan akuntabel,” tambahnya. “Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa.”
Ketua PK KNPI juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap tindakan yang menyangkut kepentingan publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Selain itu, PK KNPI berencana akan mengadakan audiensi resmi ke pihak Kecamatan Sukarame dalam waktu dekat ini, sebagai langkah lanjutan untuk meminta penjelasan dan mendorong penyelesaian masalah secara terbuka.
Ketua PK KNPI Kecamatan Sukarame menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini demi terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Harun Alby)